Menurut laporan memang pemerintah Indonesia sedang berancang-ancang untuk melakukan penyesuaian terhadap harga BBM pertalite dan solar bersubsidi. Mengenai harganya sendiri juga masih dilakukan perhitungan dan kapan akan diumumkan?
Sesuai informasi yang didapatkan, hingga sekarang masih dilakukan rapat lanjutan oleh para menteri ekonomi Indonesia pada Jumat, 26 Agustus 2022. Jadi itu juga masih sedang dibicarakan, bukan mengumumkan mengenai penyesuaiannya.
Memang intinya pihak pemerintah juga sedang mempertimbangkan kenaikkan dari bahan bakar minyak (BBM) ini. Hal itu dilakukan agar tidak mengganggu daya beli masyarakat Indonesia, termasuk inflasi tidak terlalu tinggi.
Sementara itu, agar daya beli masyarakat tetap terjaga, maka besar kemungkinan jika harga BBM pertalite di SPBU pertamina masih dibawah 10.000 rupiah per liternya. Jadi masih dapat dijangkau masyarakat.
Hal itu artinya kenaikkan sekitar 1.000 atau 2.500 rupiah dari harga sebelumnya sekitar 7.650 rupiah per liternya. Berdasarkan laporan yang diterima, pengurangan subsidi tersebut juga ada beberapa alternatif lainnya.
Termasuk salah satunya ialah menambahkan kuota BBM Pertalite di mana sekarang ini tercatat masuk dalam kategori sekarat. Hingga bulan Juli lalu, persediaan pertalite hanya tersisa 6,2 juta kilo liter (KL).
Jumlah tersebut dari kuota 23 juta KL pada akhir tahun. Sementara itu untuk sisa kuota dari solar bersubsidi sendiri pada Juni lalu hanya tersisa 1,01 juta KL.
Untuk jumlah itu juga dari kuota tahun ini yang sebesar 14,91 juta KL. Diperkirakan kebutuhan mengenai pertalite tahun ini hingga 29 juta kl serta solar 17 juta kl.
Harga BBM Pertalite Naik 30%?
Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi VII DPR mengungkapkan jika secara terang-terangan dari Partai Nasdem memberikan usulan mengenai kenaikkan harga BBM di pertamina. Khusus untuk solar bersubsidi serta pertalite naik 30%.
Nasdem secara gamblang mengatakan jika pertalite sebaiknya naik 10.000 rupiah per liter dengan catatan subsidi tetap diadakan. Sebab berdasarkan keekonomian, pertalite sekitar 17.000 rupiah per liternya, jadi tetap harus subsidi.
Sugeng sendiri meminta subsidi bahan bakar pertamina harus tetap bisa tepat sasaran. Karena harga BBM pertalite yang naik harus dibarengi dengan adanya pembatasan pembelian agar tetap terkontrol.
Pada tingkat tertentu, pemberian subsidi dari negara diharapkan diperuntukkan bagi barang seperti BBM, bukan kepada individu. Presiden RI, Joko Widodo, mengungkapkan jika pemerintah pastinya tidak akan gegabah mengambil keputusan.
Tentunya pemerintah akan melakukan perhitungan dengan baik sebelum akhirnya memberikan keputusan mengenai harga bahan bakar subsidi. Selain itu keputusan mengenai harga BBM ini perlu dipertimbangkan dengan matang, ungkap beliau.
Hal itu dilihat dari sisi besaran jumlah atau waktunya harus dipikirkan matang-matang. Orang nomor satu di Indonesia itu tidak ingin keputusan yang diambil pemerintah justru membuat masyarakat jadi terbebani.
Terutama untuk masyarakat yang masuk golongan kurang mampu. Pasti dampak harga BBM pertalite naik ini dapat membuat daya beli masyarakat jadi turun dan begitu pula konsumsi rumah tangga.
Sekarang ini Jokowi menegaskan jika belum ada putusan mengenai naik atau tidaknya BBM bersubsidi. Namun ia memberikan instruksi pada jajarannya agar memperhitungkan dengan matang sebelum akhirnya memberikan putusannya.
Berikut Ini Penjelasan Menteri ESDM
Sementara itu Arifin Tasrif, Menteri energi dan sumber daya mineral mengatakan jika keputusan untuk harga BBM pertalite dan solar bersubsidi tidak diumumkan minggu ini. Apalagi masih ada banyak pertimbangannya.
Beberapa poin masih harus diteliti serta dipertimbangkan dengan baik oleh para menteri ekonomi. Arifin mengungkapkan jika semua masih dikalkulasikan dengan baik dan itu permintaan Jokowi untuk memperhitungkan secara benar.
Hal terpenting menurut Arifin ialah pemerintah sedang berusaha supaya subsidi energi sebesar 502,4 triliun rupiah masih dapat dipertahankan dan tidak ada penambahan. Walaupun kuota pertalite serta solar bersubsidi akan ada penambahan.
Arifin sendiri juga mengungkapkan jika nantinya masih akan ada rapat lanjutan bersama para menteri ekonomi Indonesia lain. Apalagi ketika ada kemungkinan bahan bakar naik dan juga tambahan kuotanya.
Pasti harus ada sebuah aturan yang dapat memberikan batasan mengenai penggunaan solar subsidi dan pertalite, dan itu dilakukan oleh pihak berwenang. Sehingga tidak dapat dilakukan sembarangan.
Pemerintah juga sedang meninjau kembali revisi perpres 191/2014 mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Sehingga harga BBM pertalite dan solar subsidi dapat diperhitungkan baik.