Baru baru ini, jagat media dihebohkan soal berita bocornya dokumen rahasia Jokowi berupa ribuan surat , termasuk dari BIN di Forum Hacker. Berita tersebut dibantah langsung oleh Badan Intelijen Negara (BIN) yang mengungkapkan tidak ada kebocoran data.
BIN mengungkapkan klaim peretas Bjorka soal bocornya surat – surat yang dikirim ke Presiden Joko Widodo adalah hoax. Juru Bicara BIN Wawan Purwanto dengan tegas mengutarakan bahwa tidak ada dokumen BIN yang bocor. Ia menjamin dokumen milik BIN sangat dijaga ketat kerahasiannya.
Sebelumnya, pada Jumat 9 September 2022 diberitakan bahwa dokumen penting soal surat menyurat milik Presiden Joko Widodo diduga bocor oleh peretas Bjorka. Bjorka juga pihak yang mengklaim kejadian peretasan 1,3 miliar data registrasi SIM Card warga Indonesia.
Lewat situs breached.to, Bjorka mengunggah dokumen yang diklaim sebagai surat menyurat Presiden Jokowi sejak periode 2019-2021. Di situs tersebut juga dituliskan bahwa dokumen tersebut termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelejen Negara yang mendapatkan label rahasia.
Sebagaimana ditelurusi CNN, terdapat total 679.180 dokumen yang diunggah dengan ukuran 40 MB yang sudah dikompres. Dalam unggahannya, Bjorka juga melampirkan beberapa sampel dokumen tersebut yang tampak memiliki judul “Surat Rahasia” di dalamnya.
BIN Tegaskan Tidak Ada Dokumen Rahasia Jokowi yang Bocor Ke Publik
Isu soal bocornya berbagai dokumen surat menyurat Presiden Jokowi, termasuk dokumen dari BIN langsung dibantah secara tegas oleh BIN. Wawan Purwanto selalu juru bicara BIN menyebut bahwa kabar tersebut merupakan hoax, karena tidak ada datanya yang bocor.
Wawan Purwanto mengungkapkan bahwa data atau dokumen dari BIN semuanya aman terkendali, karena terenkripsi secara berlapis.
“Hoaks itu, dokumen BIN aman terkendali, terenskripsi secara berlapis, dan semua dokumen pakai samaran”, tutur Wawan Purwanto kepada media, Jumat 9 September 2022. Wawan juga mengungkapkan bahwa dokumen rahasia Jokowi atau yang dikirim ke Presiden dibuat istimewa, karena dilengkapi dengan kripto atau sandi yang berubah setiap saat.
Sistem keamanan berlapis tersebut dibuat untuk menghindari kebocoran data, sehingga pihak BIN secara tegas mengklaim tidak ada data yang bocor. Ketika ditanya soal langkah BIN terhadap klaim Bjorka tersebut, Wawan belum memberikan penjelasan.
Wawan Purwanto menuturkan bahwa BIN saat ini belum memutuskan tindakan yang diambil oleh BIN terhadap Bjorka kedepannya.
Sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dan Hinsa Siburian selalu Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) belum memberikan keterangan terkait klaim Bjorka yang membocorkan dokumen soal surat – menyurat Presiden Jokowi tersebut.
Bjorka Menyebut Data yang Ia Bocorkan untuk Kepentingan Jurnalis dan Organisasi Masyarakat
Terlepas dari klaim BIN yang menegaskan bocornya dokumen rahasia Jokowi tentang surat menyurat kepada berbagai pihak yang merupakan hoax tersebut, Bjorka memiliki tujuan khusus dibalik membocorkan dokumen – dokumen surat tersebut.
Dalam situs breached.to, Bjorka menulis bahwa data yang dia unggah bisa berguna untuk jurnalis dan juga organisasi masyarakat yang ingin mengecek atau mengetahui dengan siapa saja Presiden melakukan interaksi.
“Data yang telah dibagikan sangat berguna bagi organisasi masyarakat dan jurnalis untuk melihat dengan siapa Presiden akan berinteraksi pada waktu tertentu”, tulis Bjorka dalam unggahan pada forum hacker tersebut.
Pengamat Minta Otoritas Tidak Saling Lempat Tanggung Jawab Soal Kebocoran Data
Kebocoran data yang semakin sering dialami oleh instansi pemerintah membuat para pengamat mulai memberikan peringatan tegas kepada para otoritas pemerintah. Belakangan ini, memang banyak diberitakan soal peretas Bjorka yang mengaku membocorkan 1,3 milliar data masyarakat Indonesia yang melakukan registrasi SIM Card.
Belakangan, Bjorka kembali mengklaim telah membocorkan dokumen surat – menyurat Presiden Jokowi sejak periode 2019-2021. Banyaknya berita soal kebocoran data ini membuat para pengamat semakin geram.
Damar Juniarto selalu Diterktur Eksekutif SAFEnet mengungkapkan kekhawatirnnya pada acara konferensi pers peluncuran Posko Pengaduan Kebocoran Data, pada Jumat 9 September 2022.
Damar mengungkapkan bahwa Indonesia perlu belajar dari Malaysia yang mampu mencegah terjadinya kebocoran data. Damar meminta agar Kemenkominfo harus memiliki tiga hal, yakni aspek keamanan data, aspek mitigasi, dan juga aspek perlindungan.
Damar menilai kebocoran dokumen rahasia Jokowi tersebut membuat Indonesia tampak tidak peduli dengan perlindungan data warga negaranya sendiri.